Emir Qatar Ungkap Upaya Negosiasi Akhiri Perang di Gaza Selalu Disabotase dan Dimanipulasi
.QA, DUBAI — Qatar, Mesir, dan Amerika Serikat (AS) masih meneruskan usaha kolektif guna mendapatkan gencatan senjata di Jalur Gaza, seperti yang dinyatakan oleh Perdana Menteri Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, pada hari Selasa tanggal 20 Mei 2025. Akan tetapi, dia menambahkan bahwa proses negosiasinya kerapkali menjadi sasaran sabotase serta manipulasi.
” Kami tetap berkolaborasi dengan Mesir dan Amerika Serikat untuk mewujudkan cease-fire di Gaza,” katanya saat membawakan pidato pembukaan Forum Ekonomi Qatar di Doha.
Dia menyebutkan bahwa sejak permulaan pertempuran di Gaza, Qatar sudah berupaya sebagai penengah guna meraih suatu persetujuan yang bisa mengakhiri perebedaan tersebut serta membawa para tawanan pulang ke pangkuan keluarganya. Sheikh Mohammed mementaskan jika jalan satu-satunya untuk mengakhiri peperangan ini ialah dengan melewati proses pembicaraan diplomatis.
Dia juga menekankan bahwa serangan militer Israel yang masih berlanjut ke Gaza sudah merusak kemungkinan untuk mencapai kedamaian, meskipun setelah pembebasan tawanan Israel-Amerika, Edan Alexander.
“Ketika tentara Israel-Amerika, Edan Alexander, dibebaskan, kami berharap itu menjadi momentum untuk mengakhiri tragedi ini. Namun, responsnya justru gelombang serangan udara yang lebih brutal,” tuturnya.
Edan Alexander dilepaskan beberapa minggu lalu oleh gerakan pemberontak Palestina, Hamas, lewat pembicaraan yang dikendalikan oleh duta khusus Presiden AS untuk wilayah Timur Tengah, Steve Witkoff. Tetapi, tidak berapa lama sesudah kebebasannya itu, angkatan bersenjata Israel memperkuat gempuran udaranya terhadap Gaza, menghasilkan lebih dari 500 orang sipil Palestina meninggal dunia serta ribuan lagi cedera.
Meski mendapat desakan dari dunia internasional untuk menghentikan agresi, militer Israel terus melancarkan serangan brutal ke Gaza sejak Oktober 2023. Hingga kini, hampir 53.500 warga Palestina tewas, sebagian besar di antaranya adalah perempuan dan anak-anak.
Pada November lalu, Mahkamah Pidana Internasional (ICC) mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Pemimpin Otoritas Israel Benjamin Netanyahu dan mantan Kepala Pertahanan Yoav Gallant atas dugaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza. Israel juga sedang menghadapi gugatan genosida di Mahkamah Internasional atas perang yang terus berlangsung di wilayah kantong tersebut.
Post Comment